PERMASALAHAN KOMITMEN BUDAYA KERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

A.  Komitmen

1.   Secara Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Komitmen sendiri bisa dilakukan dengan cara suka rela atau tanpa unsur paksaan.

2.   Organisasi

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai organisasi, kemauan untuk bekerja keras, dan memelihara keanggotannya dalam organisasi yang bersangkutan, yang berarti ada keinginan yang kuat dari anggota untuk tetap berada dalam organisasi atau adanya ikatan psikologis terhadap organisasi (Arishanti, 2007).

 

B.  Komitmen Budaya Kerja

Budaya kerja dalam organisasi seperti di perusahaan diaktualisasikan sangat beragam. Bisa dalam bentuk dedikasi/loyalitas, tanggung jawab, kerjasama, kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, semangat, mutu kerja, keadilan, dan integritas kepribadian. Semua bentuk aktualisasi budaya kerja  itu sebenarnya bermakna komitmen. Ada suatu tindakan, dedikasi, dan kesetiaan seseorang pada janji yang telah dinyatakannya untuk memenuhi tujuan organisasi dan individunya.

Bentuk komitmen karyawan bisa diujudkan antara lain dalam beberapa hal sebagai berikut.

1.   Komitmen dalam mencapai visi,misi, dan tujuan organisasi.

2.   Komitmen dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja standar organisasi.

3.   Komitmen dalam mengembangkan mutu sumberdaya manusia bersangkutan dan mutu produk.

4.   Komitmen dalam mengembangkan kebersamaan tim kerja secara efektif dan efisien.

5.   Komitmen untuk berdedikasi pada organisasi secara kritis dan rasional. 

 

C.  Permasalahannya Komitmen Budaya Kerja Di Lembaga Pemerintahan

Berbagai masalah budaya kerja dalam organisasi pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pedoman pengembangan budaya kerja Aparatur Negara yang diterbitkan oleh Kementrian PAN-RI (tahun 2002) yang diilustrasikan dalam penjabaran nilai-nilai budaya kerja yang terdiri dari 17 pasang tersebut, dapat diidentifikasikan, antara lain sebagai berikut :

1.   Komunitas dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah;

2.   Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat;

3.   Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan;

4.   Terjadi arogansi pejabat dan peyalahgunaan kekuasaan;

5.   Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab aparatur saat ini belum seimbang;

6.   Dalam praktek dilapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, jujur dan tidak jujur;

7.   Pejabat yang KKN akan menyebabkan KKN meluas pada pegawai, dunia usaha dan masyarakat;

8.   Gaji pegawai yang rendah/kecil dibandingkan dengan harga barang/jasa lainnya;

9.   Banyak aparatur yang integritas, loyalitas dan profesionalnya rendah;

10.    Belum ada sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil penilaiannya.

11.    Kreativitas karyawan kurang mendapat perhatian atasan;

12.    Kepekaan terhadap keluhan masyarakat dinilai masih rendah;

13.    Sikap   yang    berorientasi     vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut berimprovisasi;

14.    Budaya            suap     bukan  hal       yang    rahasia,   sehinggadapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku pimpinan dalam bekerja;

15.    Ada kecenderungan para pemimpin tidak mau mengakui kesalahan di depan bawahan;

16.    Masing-masing bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum optimal untuk bekerjasama dengan unit lain;

17.    Sifat individualisme lebih menonjol dibandingkan kebersamaan; 18.Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan;

18.    Budaya KKN yang menjiwai sebagian aparat;

19.    Tingkat kesejahteraan yang kurang memadai;

20.    Pengaruh budaya prestise yang lebih menonjol, sehingga aspek rasionalitas sering dikesampingkan;

21.    Sistem seleksi (rekruitment) yang masih kurang transparan;

22.    Tidak berani tegas, karena khawatir mendapat reaksi yang negatif;

23.    Banyak aparatur belum memahami  makna keadilan dan keterbukaan.

Berbagai permasalahan tersebut dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah masih ditemukan. Berbagai upaya telah dilakukan, akan tetapi belum mencapai hasil yang optimal.

 

Sumber :

Arishanti, KI. 2007. Budaya Organisasi, KOmitmrn Organisasional, dan Kepuasan Kerja Karyawan. Dalam Jurnal Psikologi Volume 1, No. 1, Desember 2007.

https://kbbi.web.id/komitmen Dibuka pada 03 Juni 2021 Pukul 06.21.